fbpx
Berita

Sandiaga Ingin Hapus UN, JK: Itu Berbahaya Bagi Pendidikan Indonesia

Wapres Jusuf Kalla kritik Sandiaga Uno hapus UN
Ilustrasi Ujian Nasional (Foto: Istimewa)
134views

Dalam debat ketiga Pilpres 2019 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3) malam lalu, Sandiaga Uno, cawapres nomor urut 02, melontarkan janji untuk menghapus ujian nasional (UN) jika ia dan pasangannya, Prabowo Subianto, terpilih dalam pemilu pada April mendatang. Alasannya adalah UN menelan biaya yang tinggi.

“Kami juga akan menghapus ujian nasional. Ini adalah salah satu sumber biaya yang tinggi bagi sistem pendidikan kita,” katanya.

Mereka akan menggantikan UN dengan penelusuran minat dan bakat. Menurutnya, penulusuran minat dan bakat lebih aplikatif.

“Sangatlah aplikatif kepada peserta didik. Mereka akan mampu diarahkan ke mana mereka; ekonomi kreatif atau apa pun sesuai dengan kemampuannya,” katanya.

Wapres Jusuf Kalla kritik Sandiaga Uno hapus UN
Sandiaga Uno (Foto: detikcom)

Ada banyak pihak yang tidak setuju dengan ide ini. Salah satunya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurutnya, ide Sandiaga sangat berbahaya bagi kualitas pendidikan. Pasalnya, tujuan sebenarnya dari UN adalah mengevaluasi kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.

“Ujian nasional itu juga ada hubungannya dengan undang-undang pendidikan karena di situ, di undang-undang pendidikan itu, pemerintah harus secara teratur mengevaluasi pendidikan,” jelasnya di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Baca :   Pulang dari Pemakaman Sang Istri, SBY Tak Berhenti Menangis

Jika UN sebagai alat untuk mengukur itu dihapus, lalu dengan apa kualitas pendidikan di Indonesia diukur? Bagaimana membandingkan kualitas pendidikan di satu daerah dengan daerah lainnya?

Wapres Jusuf Kalla kritik Sandiaga Uno hapus UN
Wapres JK (Foto: Istimewa)

“Nanti evaluasi bagaimana? Bahwa di daerah ini masih baik, daerah ini lagi masih rendah, (kalau) tanpa ujian nasional?” tanyanya.

Rencana pasangan capres-cawapres nomor urut 02 untuk mengganti UN dengan penelusuran minat dan bakat pun dikritiknya. Ia mempertanyakan cara menguji minat dan bakat siswa dengan jumlah siswa per tahun.

“Itu dibutuhkan berapa siswa tiap tahun? (Jika) 5 juta (siswa), bagaimana bisa menguji bakat 5 juta orang setahun? Itu bagaimana caranya?” tanyanya.