fbpx
Berita

Prabowo Digugat Terkait Wanprestasi Saham Senilai Rp52 M

Prabowo Subianto digugat Rp52 miliar
Prabowo Subianto (Foto: Jawa Pos)
169views

Dua bulan menjelang pemilihan umum presiden 2019, Prabowo Subianto, capres nomor urut 02, tersandung masalah hukum. Ia digugat seorang pengusaha bernama Djohan Teguh Sugianto karena melakukan wanprestasi dalam hal jual beli saham. Gugatan itu dilayangkan oleh tim kuasa hukum Djohan.

“Tim Kuasa Hukum telah mendaftarkan gugatan perdata wanprestasi terhadap Bapak Prabowo Subianto. Ini sehubungan dengan adanya perjanjian pembelian dan penjualan bersyarat saham klien kami, Djohan Teguh sebagai penggugat, 20 persen di Nusantara International Enterprise Berhad Malaysia,” terang Fajar Marpaung, salah satu tim kuasa hukum Djohan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (8/3) lalu, seperti dilansir detikcom.

Prabowo Subianto digugat Rp52 miliar
Tim kuasa hukum Djohan Teguh Sugianto (Foto: detikcom)

Gugatan tersebut sudah terdaftar dengan nomor perkara 233/PDT.G/2019/PN.JKT.Sel. Selain Prabowo, Djohan juga menggugat PT BNI, PT TRJ, Rusnaldy selaku notaris di Jakarta, dan Nusantara International Enterprise (L) Berhad.

Mengapa Prabowo digugat Djohan? Sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada Agustus 2011 lalu, Prabowo membeli saham Djohan 20% di PT Nusantara Internasional Enterprise seharga Rp140 miliar. Ketika itu, Prabowo membayar uang muka sebesar Rp24 miliar. Setiap akhir bulan, ia harus mencicil sebesar Rp2 miliar. Ia harus mencicil sebanyak 58 kali. Dan jatuh tempo pelunasan pada 31 Juli 2016.

“Ternyata angsuran ini sampai batas akhir jatuh tempo pelunasan itu Bapak Prabowo Subianto baru membayar Rp88 miliar. Jadi, masih sisa Rp52 miliar. Dan Bapak Prabowo Subianto itu membayar angsuran itu terakhir Januari 2015,” katanya.

Baca :   Es di Gunung Everest Mencair, Jasad-Jasad Pendaki yang Hilang Mulai Bermunculan
Prabowo Subianto digugat Rp52 miliar
Surat gugatan (Foto: detikcom)

Sejak Desember 2016, Djohan sudah melayangkan somasi dan meminta Prabowo untuk segera melunasi kewajibannya karena sudah jatuh tempo. Pada 2017 dan 2018, surat somasi kembali dikirimkan kepada Prabowo. Pasalnya, BNI, yang dalam hal ini berperan sebagai rekening penampungan, sudah menegur Djohan untuk segera melunasi pembayaran. Jika tidak, asetnya akan disita. Sikap BNI inilah yang menjadi alasan Djohan melayangkan gugatannya kepada Prabowo.

“Dan terakhir Oktober 2018. BNI mensomasi klien kami. (Selama) Oktober, November, Januari (BNI) mengingatkan supaya klien kami melunasi sisa kewajiban Rp88 M karena sumber pembayaran yang dari Bapak Prabowo Subianto itu, itu terakhir dibayar sampai terakhir Januari 2015 dan baru Rp88 miliar. Jadi, masih ada sisa Rp52 miliar yang belum dilunasi. Dan BNI akan mengambil sikap mengeksekusi aset klien kami,” ungkapnya.