fbpx
Berita

Para Syndicate: Jokowi Tawarkan Program Solutif, Prabowo Hanya Propaganda Janji

Penilaian debat kedua pilpres 2019
Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto (Foto: Istimewa)
135views

Debat kedua Pilpres 2019 sudah digelar Minggu (17/2) malam lalu di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta. Joko Widodo dan Prabowo Subianto memaparkan visi dan misi mereka dalam mengatasi masalah infrastruktur, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Debat itu diharapkan dapat menjadi gambaran tentang seperti apa calon pemimpin yang harus dipilih.

Menurut Para Syndicate, lembaga kajian kebijakan independen yang didirikan oleh Yayasan Cah Angon, dalam debat itu, capres nomor urut 01 menawarkan program solutif. Sementara capres nomor urut 02 hanya mengumbar janji.

“Paparan Pak Jokowi gamblang saja. Paparan Pak Jokowi lebih programatik, menawarkan solusi kebijakan yang memang argumentasi menjadi policy-policy. Akan tetapi counter dari 02, Pak Prabowo, hanya berisi propaganda,” kata Ari Nurcahyo, Direktur Eksekutif Para Syndicate, kepada wartawan dalam diskusi hasil debat di Rumah Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Penilaian debat kedua pilpres 2019
Para Syndicate (Foto: detikcom)

Dalam debat, Jokowi memang menawarkan program-program yang memberikan solusi kebijakan untuk menyelesaikan masalah. Dan itulah yang menjadi poin plus sang petahana dalam debat itu.

“Apa masalahnya, kemudian ada program kebijakan yang solutif sampai pada kebijakan yang implementatif dan applicable ke ranah kebijakan,” pujinya.

Sementara itu, Prabowo lebih banyak melakukan propaganda dan mengumbar janji. Prabowo berbicara tentang falsafah dan strategi dalam debat. Namun, Prabowo tidak memaparkan program.

Baca :   Selain Peduli Budaya Betawi, Alasan FBR Dukung Jokowi Karena Kecewa dengan Anies-Sandi
Penilaian debat kedua pilpres 2019
Presiden Joko Widodo (Foto: Kumparan)

“Sementara 02, karena berbicara pada ranah, ‘Oke, kami berbeda dalam sisi falsafah dan strategi’, tapi tidak didukung turunan-turunan sampai ke sifatnya programatik dan kebijakan. Jadi, cenderung hanya propaganda janji,” sambungnya.

Salah satu contohnya adalah ketika Jokowi menyinggung tentang tanah 340 ribu hektare milik Prabowo. Sang petahana mengungkapkan hal itu ketika Prabowo berbicara tentang strategi yang didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945. Kebijakan yang tidak konkret itulah yang menjadi dasar dari blunder ini.

“Pasal 33, bumi, air, dan tanah milik negara, akhirnya tidak diaplikasikan jadi program kebijakan riil. Cenderung jadi propaganda dan janji karena tidak ada kebijakan konkretnya, sehingga tampak sekali 01 fokus pada solusi, tapi 02 hanya memaparkan masalahnya dan tidak muncul sampai ke ranah kebijakan konkret,” terangnya.